MENUJU FISIOTERAPI INDONESIA YANG MANDIRI (sebuah refleksi)

fig1c

Cita-cita menjadikan fisioterapi Indonesia mandiri sudah sejak lama diperjuangkan oleh pejuang-pejuang fisioterapi Indonesia dan karenanya sebagai fisioterapis saya memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang telah dilakukan. Pondasi akan kesadaran perlunya kemadirian fisioterapi di negara ini telah dibentuk dan ditanamkan kepada fisioterapis dari enerasi ke generasi.

Kini,..jalan menuju kemandirian semakin terbuka, diawali dengan perkembangan pendidikan fisioterapi di negara ini dengan jenjang yang lebih tinggi. Sejak tahun 1956 berdiri pertama kali sekolah perawat fisioterapi. Selama 43 Tahun Jenjang tertinggi pendidikan fisioterapi di Indonesia adalah Diploma III. Angin segar akan adanya perkembangan dimulai sejak tahun 2000 dengan didirikannya Pendidikan Fisioterapi jenjang Diploma IV di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sejak itu terus mengalami perkembangan signifikan dan kini Pendidikan fisioterapi jenjang sarjana (DIV dan S1) telah berdiri sebanyak -/+ 12 Institusi. Namun jika dibandingkan dengan negara lain seperti di Amerika dan eropa, pendidikan fisioterapi di Indonesia tertinggal sangat jauh dimana disetiap universitas penyelenggara pendidikan fisioterapi memiliki program hingga Doctoral (S3) bahkan di beberapa universitas memiliki program Post Doctoral. Saat ini untuk kawasan Asia saja, Pendidikan Fisioterapi di Indonesia sudah tertinggal jauh. Tengok saja Jepang, Singapore, Philipine, Taiwan, Thailand dll telah memiliki pendidikan hingga jenjang S3.

Aspek Legalitas pun telah melalui jalan yang sangat panjang untuk mendapatkan kewenangan akan kemandirian. Diawali dengan dikeluarkannya Kepmenkes 1363 tahun 2001 tentang Registrasi Izin Praktik Fisioterapi memberikan angin segar tentang pengakuan pemerintah akan kemandirian fisioterapi walaupun masih terbatas pada area dan kondisi tertentu. Kini, kewenangan itu di perkuat dan diperluas dengan adanya Permenkes 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan prektik fisioterapi yang memberikan kewenangan dan kemandirian bagi fisioterapis profesi. Hal tersebut masih merupakan langkah awal karena di berbagai sektor fisioterapis belum mampu merealisasikan makna yang dikandung oleh permenkes tersebut.

Belum lama ini telah terbit sebuah Permenkes 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan progran Jaminan Kesehatan Nasional. Yang menarik pada permen ini adalah bagian F. Prosedur Pelayanan dimana pada poin 2 tentang Pelayanan Pada Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjutan terdapat beberapa poin yang menarik antara lain pada bagian :

  • (g). “Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri (sebagai bagian dari jejaring FKTP untuk pelayanan rehabilitasi medik dasar) atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan”.
  • (h).Pelayanan rehabilitasi medik di FKRTL dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.
  • (i) Dalam hal rumah sakit belum memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, maka kewenangan klinis dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dapat diberikan kepada dokter yang selama ini sudah ditugaskan sebagai koordinator pada bagian/ departemen/instalasi rehabilitasi medik rumah sakit, dengan kewenangan terbatas sesuai kewenangan klinis dan rekomendasi surat penugasan klinis yang diberikan oleh komite medik rumah sakit kepada direktur/kepala rumah sakit”.
  • (j) “Dalam hal rumah sakit belum memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, maka kewenangan klinis dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dapat diberikan kepada dokter yang selama ini sudah ditugaskan sebagai koordinator pada bagian/ departemen/instalasi rehabilitasi medik rumah sakit, dengan kewenangan terbatas sesuai kewenangan klinis dan rekomendasi surat penugasan klinis yang diberikan oleh komite medik rumah sakit kepada direktur/kepala rumah sakit”.

 

Sebelum melakukan telaah mendalam tentang poin-poin tersebut, maka penulis ingin melakukan penyamaan persepsi tentang “Praktik Pelayanan Fisioterapi” sebagaimana tertuang pada butir (g) dan Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana yang tertuang dalam butir (i).

Menurut penulis

Kedua bentuk pelayanan tersebut tertuang dalam satu bagian yang sama pada Permenkes 28 tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa terdapat makna yang berbeda antara “Pelayanan Fisioterapi” dan “Pelayanan Rehabilitasi Medik”.

Dengan demikian maka dapat diasumsikan bahwa butir-butir selanjutnya hanya mengatur tentang pelayanan Rehabilitasi Medik  yang dilakukan oleh dokter spesialis KFR tentang kewenangan dan prosedurnya dan bukan mengatur tentang Pelayanan Fisioterapi.

Apakah yang perlu dilakukan ?

Langkah I
Diperlukan langkah kongkrit tentang evaluasi pelayanan fisioterapi baik di pusat maupun di daerah melalui menyampaikan secara tertulis tentang hambatan-hambatah pelayanan fisioterapi di masyarakat  baik kepada kementrian kesehatan dan Ikatan Fisioterapi Indonesia. Fisioterapis Indonesia harus berperan aktif menunjukkan fakta kepada IFI dan Kemenkes melalui pernyataan tertulis dan resmi dari instansi/unit fisioterapi.  Laporan tertulis sangat dibutuhkan untuk memperkuat diplomasi organisasi profesi  dalam rangka legislasi yang berkaitan pada penguatan kemandirian fisioterapi.

Kementerian kesehatan sering kali berasumsi bahwa pelayanan fisioterapi di daerah baik-baik saja dan tidak ada kendala yang berarti sehingga hampir seluruh keluhan yang disampaikan oleh organisasi profesi dianggap sebagai halusinasi organisasi profesi saja. Untuk itu dukungan data dan bukti real hambatan pelayanan fisioterapi menjadi mutlak adanya.

Langkah II

Secara aktif memberikan sosialisasi tentang Permekes 80 tahun 2013 kepada seluruh mitra kerja fisioterapi di pelayanan Rumah sakit maupun di struktural. Sosialisasi dengan dokter spesialis lainnya tentang perbedaan pelayanan fisioterapi dan pelayanan rehabilitasi medik.

Memahami dan melaksanakan dengan tegas tentang perbedaan pelayanan fisioterapi dan pelayanan Rehabilitasi Medik, sikap tegas tersebut dapat ditunjukkan dengan memperjelas kebutuhan pasien pada rujukan dokter apakah pelayanan fisioterapi atau pelayanan rehabilitasi medik. Sehingga batasan jelas dapat dimulai dari kesesuaian permintaan dan pelayanan yang diberikan. Apabila permintaan pelayanan adalah rehabilitasi medik namun pelayanan yang di berikan adalah pelayanan fisioterapi, hal tersebut merupakan PENGAKUAN INFORMAL fisioterapis bahwa pelayanan fisioterapi sama dengan pelayanan rehabilitasi medik.

Semoga Fisioterapi Indonesia di masa yang akan datang mendapatkan kemandirian sejati, tugas kita membangun pondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya, sebagai mana para pejuang fisioterapi membangunnya di masa lalu.

Doa dan Usaha adalah kunci keberhasilan.

Penulis,

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s